//
you're reading...
Perpajakan

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Salah satu sumber penting penerimaan negara yang berasal dari pajak adalah penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus memperhatikan asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan serta didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sehubungan dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang bersamaan dengan terjadinya perubahan tatanan perekonomian nasional dan internasional, berpengaruh terhadap perubahan perilaku perekonomian masyarakat sehingga perlu diakomodasikan dengan penyempurnaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.

Berpegang teguh pada asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang tentang BPHTB adalah sebagai berikut    :

  1. menampung perubahan tatanan dan perilaku ekonomi masyarakat dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang bertumpu pada kemandirian bangsa untuk membiayai pembangunan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan pajak
  2. lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kewajibannya.

Dengan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diharapkan dapat lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri untuk menampung penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang di bidang perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB II

PEMBAHASAN

PENGERTIAN

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

UU No. 21 Th 1997

tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

sebagaimana telah diubah dengan

UU No. 20 Th 2000 (UU BPHTB)

OBJEK BPHTB

Yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi :

  1. Pemindahan hak karena
    1. jual beli
    2. tukar-menukar
    3. hibah
    4. hibah wasiat
    5. waris
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
    8. penunjukan pembeli dalam lelang
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

10.  penggabungan usaha

11.  peleburan usaha

12.  pemekaran usaha

13.  hadiah

  1. Pemberian hak baru karena
    1. kelanjutan pelepasan hak
    2. di luar pelepasan hak

Hak atas tanah adalah :

  1. hak milik
  2. hak guna usaha
  3. hak guna bangunan
  4. hak pakai
  5. hak milik atas satuan rumah susun
  6. hak pengelolaan

Objek BPHTB yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah objek BPHTB yang diperoleh:

  1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
  2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
  3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi
  4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
  5. Orang pribadi atau badan karena wakaf
  6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

SUBJEK BPHTB

Yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek BPHTB sebagaimana tersebut diatas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB).

TARIF PAJAK (BPHTB)

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

DASAR PENGENAAN BPHTB

Dasar Pengenaan Pajak (BPHTB) adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal :

  1. Jual beli adalah harga transaksi
  2. b. Tukar-menukar adalah nilai pasar
  3. c. Hibah adalah nilai pasar
  4. d. Hibah wasiat adalah nilai pasar
  5. e. Waris adalah nilai pasar
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
  7. g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
  8. h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
  9. i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
  10. j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar
  11. k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;peleburan usaha adalah nilai pasar
  12. l. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
  13. m. Hadiah adalah nilai pasar
  14. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi (yang tercantum dalam risalah lelang)

Apabila NPOP dalam hal a s/d n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.

Apabila pada keadaan yang sama seperti tersebut diatas, namun NJOP PBB belum ditetapkan, maka NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Demi terjaminnya keadilan dalam pemungutan BPHTB, maka ditentukanlah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), yaitu batas nilai Objek Pajak maksimum yang tidak dikenakan/terutang BPHTB dalam penyerahannya. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak:

  1. Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
  2. Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah termasuk istri/suami

SAAT, TEMPAT, DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK (BPHTB) TERUTANG

Saat terutang Pajak BPHTB untuk :

  1. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
  2. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
  3. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
  4. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan
  5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
  6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
  7. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang
  8. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
  9. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan
  10. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
  11. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
  12. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
  13. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
  14. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
  15. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

Tempat Pajak Terutang adalah :

di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan.

Cara Pembayaran Pajak adalah :

Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak ke kas negara melalui Kantor Pos/Bank BUMN/BUMD dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).

CARA PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN BPHTB

  1. Cara Penghitungan BPHTB :

Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima persen).

Secara matematis adalah :

BPHTB = 5 % X (NPOP – NPOPTKP)

Contoh:

  1. Pada tanggal 6 Januari 2006, Tuan “S” membeli tanah yang terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp. 50.000.000,00. NJOP PBB tahun 2006 Rp. 40.000.000,. Mengingat NJOP lebih kecil dari harga transaksi, maka NPOP-nya sebesar Rp.50.000.000,- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 5 % x (Rp. 50 juta – Rp. 60 juta)

= 5 % x (0)

= Rp. 0 (nihil)

  1. Pada tanggal 7 Januari 2006, Nyonya “D” membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp. 90.000.000,- NJOP PBB tahun 2006 adalah Rp. 100.000.000,00. Sehingga besarnya NPOP adalah Rp. 100.000.000.-. NPOPTKP untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar SERI 02 BPHTB Rp. 60.000.000,00. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah Rp. 100.000.000,00 dikurangi Rp. 60.000.000,00 sama dengan Rp. 40.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 5 % x (Rp. 100 – Rp. 60) juta

= 5 % x ( Rp. 40) juta

= Rp. 2 juta

  1. Pada tanggal 28 Juli 2006, Tuan”S” mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB Rp. 400.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp. 400.000.000,00 dikurangi Rp. 300.000.000,00 sama dengan Rp. 100.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 400- Rp. 300) juta

= 50% x 5% x ( Rp. 100) juta

= Rp. 2,5 juta

  1. Pada tanggal 7 November 2006, Wajib Pajak orang pribadi “K” mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB Rp. 250.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 250 – Rp. 300) juta

= 50% x 5 % x ( 0)

= Rp. 0 (nihil)

  1. Pembayaran BPHTB

Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut sistem “self assessment”. Artinya Wajib Pajak Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak yang terutang dibayarkan ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Bea (SSB).

III. Penetapan

  1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPHTBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKBKB.
  2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

IV. Penagihan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila :

  1. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
  2. dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
  3. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak. Dan jika tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

PEMBAGIAN PENERIMAAN NEGARA DARI BPHTB

Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan :

  1. Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata.
  2. Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi yang bersangkutan dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  1. Tatacara pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

HAK-HAK WAJIB PAJAK PADA BPHTB

  1. Keberatan
  2. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
    1. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
    2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
    3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar
    4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil
    5. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
    6. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
    7. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
    8. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
    9. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
    10. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
    11. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
    12. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

10.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

11.  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (8) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

  1. Banding
  2. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
  4. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
  5. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua putuh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

III.  Pengurangan

Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh Menteri karena:

  1. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, contoh :
    1. Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan
    2. Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
  1. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh :
    1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak
    2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus
    3. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
  1. tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata mata tidak untuk mencari keuntungan, contohnya :

Tanah dan atau bangunan yang digunakan, antara lain untuk :

–          panti asuhan

–          panti jompo

–          rumah yatim piatu

–          pesantren

–          sekolah

–          yang tidak ditujukan mencari keuntungan (rumah sakit swasta, Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat)

IV. Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, c.q. Kantor Pelayanan PBB setempat.

KETENTUAN BAGI PEJABAT YANG TERKAIT DENGAN BPHTB

Ketentuan Bagi Pejabat :

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  2. Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  3. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  4. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  5. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sanksi Bagi Pejabat :

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dan angka (2) dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
  2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (4), dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
  3. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Demi meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara, maka terus diadakan penyempurnaan Peraturan Perpajakan. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Penyempurnaan Undang-undang tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 telah menunjukkan kemajuan dalam Undang-undang perpajakan, khususnya dari segi keadilan. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang cukup wajar dan berlaku regional serta peraturan lain yang mengindikasikan bahwa nilai keadilan semakin dijunjung tinggi dalam pemungutan Pajak (BPHTB).

Hal ini perlu dilakukan dan dilanjutkan penyempurnaannya agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri untuk menampung penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang di bidang perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ini, tidak mengimplementasikan bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 dan Undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. Namun, dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi Undang-undang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

About Michael Simbolon

Mahasiswa DIII-Kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Inspirasi Bagi Sahabat-Sahabatku

"Memperkaya diri sendiri itu hal biasa, namun memperkaya bangsa ini dengan segenap jiwa dan talenta... itu baru luar biasa" by: Michael Angelo :)

"Ada orang yang dibenci karena sering mncari-cari kesalahan org,, tapi menjadikannya sahabat yang tak lagi mencela kita dan org lain, membuatq selangkah lebih dewasa... (Cela lah dirimu, karena tak ada kesempurnaan dari pada mu... dan kasihilah sesamamu karena merekahlah yang menyempurnakan dirimu...),, By:Michael Angelo.."

"Cerca dan cela adalah motivator hidup... dan kegagalan adalah alasan untuk berhasil... Keberhasilan tidaklah berhenti hanya dalam alam rencana,,, ia harus nyata diperjuangkan, oleh tekad cita-citamu... (By: Michael Angelo,, hehe:P)"

"Jangan melihat orang lain dari sudut pandangmu,, tapi lihat lah dari sudut pandang mereka,, sehingga pikiran mu tidak teracuni oleh keegoisan dan mulut ini tidak mencerca,,(mereka tidak akan berarti jika mereka sama denganku, sesungguhnya mereka berarti karena ada perbedaan diantara kami untuk saling melengkapi)"

"Bila kau merasa belum mendapatkan yang terbaik,
maka jadikanlah segala yang kau miliki jadi yang terbaik...
bagimu dan bagi orang lain...
"Sahabat Terbaik" menjadikan sahabat-sahabatnya menjadi yang terbaik^_^"
By: Michael Angelo

"Bila kau percaya padaku, tak perlu aq menjelaskan,,
dan bila kau tak percaya padaku, percuma aq menjelaskan,,
kepercayaan adalah tali persahabatan,, ketulusan adalah pemanisnya...:)"

Juli 2010
S S R K J S M
    Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
%d blogger menyukai ini: