//
you're reading...
Keuangan Negara

Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah



  1. KONSEPSI DASAR INVESTASI
  1. PENGERTIAN

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

  1. TUJUAN

Investasi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

  1. BENTUK

Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk:

  1. Investasi Surat Berharga

dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Investasi Surat Berharga meliputi:

a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau

b. investasi dengan cara pembelian surat utang.

Investasi ini dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.

  1. Investasi Langsung.

dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Investasi Langsung meliputi:

  1. Penyertaan Modal; dan/atau
  2. Pemberian Pinjaman.

Investasi Langsung dapat dilakukan dengan cara:

  1. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); dan/atau
  2. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (Non Public Private Partnership).

Bidang Investasi Langsung meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya. Khusus pada Investasi Langsung pada bidang lainnya, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  1. SUMBER DANA INVESTASI

Sumber dana Investasi Pemerintah dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. keuntungan investasi terdahulu;
  3. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
  4. sumber-sumber lainnya yang sah.

Sumber dana Investasi Pemerintah ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sumber dana Investasi Pemerintah ditempatkan pada Badan Investasi Pemerintah dan dikelola secara tersendiri oleh Badan Investasi Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

  1. KEWENANGAN, LINGKUP DAN PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH
  1. LINGKUP

Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan investasi;

c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;

d. pengawasan; dan

e. divestasi.

  1. KEWENANGAN

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana, Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:

  1. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah;
  2. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah; dan
  3. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi, Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:

  1. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah;
  2. memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah yang terkait dengan dukungan pemerintah;
  3. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu; dan
  4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional, Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:

  1. mengelola Rekening Induk Dana Investasi;
  2. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Investasi Pemerintah dari Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing;
  3. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. dana atau barang dalam rangka Investasi Pemerintah;
  5. melakukan Perjanjian Investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana Investasi Pemerintah;
  6. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah;
  7. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah;
  8. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah yang diatur dalam Perjanjian Investasi;
  9. menyusun dan menandatangani Perjanjian Investasi;
  10. mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi;
  11. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi;
  12. melaksanakan Investasi Pemerintah dan Divestasinya; dan
  13. apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan Penasihat Investasi.

Untuk menyelenggarakan kewenangan supervisi, Menteri Keuangan membentuk Komite Investasi Pemerintah yang bersifat ad hoc.

Untuk menyelenggarakan kewenangan operasional, Menteri Keuangan membentuk Badan Investasi Pemerintah yang dapat berupa satu atau lebih satuan kerja atau badan hukum.

Penyelenggaraan kewenangan operasional pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Badan Investasi Pemerintah berbentuk satuan kerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Penyelenggaraan kewenangan operasional pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Badan Investasi Pemerintah berbentuk badan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Investasi Pemerintah yang berupa satuan kerja dipimpin oleh kepala atau direktur yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan kewenangan operasional oleh Badan Investasi Pemerintah yang berupa satuan kerja, Menteri Keuangan dapat membentuk Dewan Pengawas.

  1. PELAKSANAAN

Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.

Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan, pemerintah, dan/atau negara lain (hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali).

Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud tersebut, didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.

Pelaksanaan Investasi Langsung melalui Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing. (untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

  1. KONSEPSI DASAR PENYERTAAN MODAL NEGARA

  1. PENGERTIAN

Penyertaan modal negara adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.

  1. TUJUAN

Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Negara adalah, agar Barang Milik Negara dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.

  1. SUMBER

Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah dalam rangka penugasan pemerintah dengan pertimbangan Barang Milik Negara tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

  1. BENTUK

Barang Milik Negara yang dapat dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah:

  1. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
  2. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggarannya; serta
  3. selain tanah dan/atau bangunan.
  1. SUBJEK

Subjek Pelaksana Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

1. Pihak-pihak yang dapat melaksanakan penyertaan modal pemerintah pusat adalah:

a.  Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang.

b.  Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang untuk:

–          Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;

–          Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

2. Pihak-pihak yang dapat menerima penyertaan modal pemerintah pusat

  1. Badan Usaha Milik Negara,
  2. Badan Usaha Milik Daerah,
  3. Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
  1. TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT

  1. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang yang dari awal pengadaannya, sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggarannya, direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah pusat.
    1. Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas antara lain:

1) menyiapkan kelengkapan data administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

.       dokumen anggarannya.

.       nilai realisasi pelaksanaan anggaran,

.       hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah,

.       berita acara serah terima pengelolaan sementara dari Pengguna Barang kepada penerima penyertaan modal pemerintah pusat.

2) melakukan pengkajian.

3) menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Pengguna Barang.

  1. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang dengan disertai:

.       penjelasan/pertimbangan mengenai usul dimaksud,

.       kelengkapan data administrasi tersebut dalam butir a.1),

.       hasil kajian tim internal.

c.  Pengelola Barang melakukan pengkajian mengenai kelayakan usul Pengguna Barang.

d.  Dalam hal berdasarkan kajian tersebut pada butir c, Pengelola Barang menganggap usulan tersebut layak, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat dimaksud dan menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal tersebut.

e.  Persetujuan tersebut dalam butir d mencantumkan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan penyertaan modal pemerintah pusat, yang perhitungannya didasarkan realisasi pelaksanaan anggaran setelah mempertimbangkan hasil audit.

  1. Dalam hal nilai penyertaan modal dimaksud di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permintaan persetujuan kepada Presiden disertai dengan rancangan peraturan pemerintah mengenai penetapan modal negara dimaksud untuk ditetapkan Presiden.

g.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan penyertaan modal pemerintah pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

h. Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara berdasarkan berita acara serah terima barang tersebut dalam butir g.

  1. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang.
  2. Pengelola Barang mengkaji perlunya penyertaan modal pemerintah pusat sesuai dengan tujuan dan pertimbangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud Romawi II dan III dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
  1. Usulan penyertaan modal dapat diajukan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
  1. Dalam mengajukan usulan tersebut pada butir b, Pengguna Barang harus menyampaikan perhitungan kuantitatif yang mencantumkan perbandingan keuntungan bagi pemerintah atas penyertaan modal dengan salah satu cara lain dalam pemanfaatan Barang Milik Negara
  1. Pengelola Barang mengkaji kelayakan usulan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan dimaksud.
  1. Dalam hal usulan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.
  1. Dalam hal usulan disetujui, Pengelola Barang membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Pengelola Barang, wakil dari instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan penerima penyertaan modal, serta dapat melibatkan wakil dari instansi teknis yang berkompeten dan wakil dari calon penerima penyertaan modal.
  1. Tim bertugas untuk melakukan penelitian atas tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal, serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut.
  1. Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal
  1. Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim.
  1. Tim menyampaikan kepada Pengelola Barang laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk usulan nilai Barang Milik Negara yang akan disertakan sebagai modal berdasarkan laporan hasil penilaian.
  1. Berdasarkan laporan tim, Pengelola Barang menetapkan nilai Barang Milik Negara yang akan disertakan sebagai modal menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal.
  1. Dalam hal penyertaan modal tersebut memerlukan persetujuan DPR, maka:
    1. Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR;
    2. berdasarkan surat persetujuan dari DPR, Pengelola Barang mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan.

m.  Dalam hal nilai penyertaan modal di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permintaan persetujuan kepada Presiden disertai rancangan peraturan pemerintah mengenai penetapan modal negara untuk ditetapkan Presiden.

  1. Dalam hal nilai penyertaan modal di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka:
    1. Pengelola Barang menerbitkan keputusan pelaksanaan penyertaan modal;
    2. berdasarkan keputusan tersebut, Pengelola Barang menyampaikan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah pusat kepada Presiden untuk ditetapkan.
    3. Setelah peraturan pemerintah tentang penyertaan modal telah ditetapkan, Pengelola Barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
    4. Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara.

.

  1. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
  1. Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, yang direncanakan untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah pusat, serta identifikasi pihak penerimaan penyertaan modal berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir II dan butir III.
  1. Pengguna Barang melakukan persiapan penyertaan modal pemerintah pusat dengan membentuk tim internal yang bertugas antara lain:
  1. Menyiapkan kelengkapan data administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

–          kartu identitas barang,

–          daftar barang yang diusulkan dengan sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, kondisi, harga dan tahun perolehan,

–          surat penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang diusulkan.

  1. Melakukan penelitian mengenai Barang Milik Negara yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah pusat.
  2. Menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Pengguna Barang.
  1. Pengguna Barang mengajukan usulan penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut dalam huruf a kepada Pengelola Barang, dengan disertai:

–             penjelasan/pertimbangan;

–             kelengkapan data administrasi;

–             hasil kajian tim internal; dan

–             perhitungan kuantitatif yang mencantumkan perbandingan keuntungan bagi pemerintah atas penyertaan modal dengan bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara.

  1. Pengelola Barang melakukan kajian dan penelitian atas usulan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian usulan dengan tujuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir II dan butir III.
  1. Pengelola Barang mengkaji usulan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan dimaksud.
  1. Dalam hal usulan tidak disetujui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
  1. Dalam hal usulan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat.
  1. Pengguna Barang menindaklanjuti persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang, instansi teknis yang berkompeten, dan penerima penyertaan modal pemerintah pusat.
  1. Tim bertugas untuk melakukan penelitian atas Barang Milik Negara yang akan dijadikan penyertaan modal, serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut.
  1. Dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara tersebut di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka:

–          Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat kepada DPR;

–          berdasarkan surat persetujuan dari DPR, Pengelola Barang mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan.

  1. Dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat kepada presiden disertai, rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah untuk ditetapkan.
  1. Dalam hal Barang Milik Negara dari awal perencanaan pengadaannya diperuntukan sebagai penyertaan modal pemerintah pusat sesuai dokumen anggarannya, tidak diperlukan persetujuan DPR.

m.  Setelah peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah pusat ditetapkan, Pengguna Barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

  1. Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengguna Barang melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara.
  1. Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang disertai dengan berita acara serah terima barang dan keputusan penghapusan.
  1. Berdasarkan laporan tersebut huruf j, Pengelola Barang menghapuskan dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

About Michael Simbolon

Mahasiswa DIII-Kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Diskusi

3 thoughts on “Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah

  1. tx mike..
    ^^
    walopun belum q baca semua..

    Posted by agnes | 26 April 2011, 08:25

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Inspirasi Bagi Sahabat-Sahabatku

"Memperkaya diri sendiri itu hal biasa, namun memperkaya bangsa ini dengan segenap jiwa dan talenta... itu baru luar biasa" by: Michael Angelo :)

"Ada orang yang dibenci karena sering mncari-cari kesalahan org,, tapi menjadikannya sahabat yang tak lagi mencela kita dan org lain, membuatq selangkah lebih dewasa... (Cela lah dirimu, karena tak ada kesempurnaan dari pada mu... dan kasihilah sesamamu karena merekahlah yang menyempurnakan dirimu...),, By:Michael Angelo.."

"Cerca dan cela adalah motivator hidup... dan kegagalan adalah alasan untuk berhasil... Keberhasilan tidaklah berhenti hanya dalam alam rencana,,, ia harus nyata diperjuangkan, oleh tekad cita-citamu... (By: Michael Angelo,, hehe:P)"

"Jangan melihat orang lain dari sudut pandangmu,, tapi lihat lah dari sudut pandang mereka,, sehingga pikiran mu tidak teracuni oleh keegoisan dan mulut ini tidak mencerca,,(mereka tidak akan berarti jika mereka sama denganku, sesungguhnya mereka berarti karena ada perbedaan diantara kami untuk saling melengkapi)"

"Bila kau merasa belum mendapatkan yang terbaik,
maka jadikanlah segala yang kau miliki jadi yang terbaik...
bagimu dan bagi orang lain...
"Sahabat Terbaik" menjadikan sahabat-sahabatnya menjadi yang terbaik^_^"
By: Michael Angelo

"Bila kau percaya padaku, tak perlu aq menjelaskan,,
dan bila kau tak percaya padaku, percuma aq menjelaskan,,
kepercayaan adalah tali persahabatan,, ketulusan adalah pemanisnya...:)"

Juli 2010
S S R K J S M
    Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
%d blogger menyukai ini: