//
you're reading...
Keuangan Negara

KONEKTIVITAS ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pasal 4

1.       Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

2.       Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berwenang:

a.       menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b.      menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

c.       menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;

d.      menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

e.      melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

f.        menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan dan perintah pembayaran;

g.        menggunakan barang milik negara;

h.      menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;

i.         mengawasi pelaksanaan anggaran;

j.        menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

 

Konektivitas

–       Tentang kewajiban penerima kuasa (PA) diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban-kewajiban si kuasa yaitu penerima kuasa. Termasuk dengan penunjukan orang/pejabat untuk membantu melaksanakan tugasnya yang diatur dalam pasal 1803.

 

Pasal 5

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

a.       menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b.      menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

c.       menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

d.      menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

e.      menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;

f.        menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

 

Konektivitas

–       Tentang pemberian kuasa oleh Kepala Daerah diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke satu tentang sifat pemberian kuasa dan bagian ketiga tentang kewajiban si pemberi kuasa.

 

Pasal 6

1.       Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

2.       Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

a.          menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b.         melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

c.          melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d.         melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e.         mengelola utang dan piutang;

f.           menggunakan barang milik daerah;

g.          mengawasai pelaksanaan anggaran;

h.         menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

 

Konektivitas

–       Tentang kewajiban penerima kuasa (Kepala SKPKD) diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban-kewajiban si kuasa yaitu penerima kuasa.

–       Tentang pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dalam KUHPerdata buku Dua Bab XIX Bagian ke satu pasal 1137.

–       Tentang pengelolaan Utang dan Piutang diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

 

Pasal 7

1.       Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

2.       Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:

a.       menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

b.      mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c.       melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

d.      menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

e.      menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;

f.        mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;

g.       menyimpan uang negara;

h.      menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;

i.         melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;

j.        melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;

k.       memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

l.         melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

m.    mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;

n.      melakukan penagihan piutang negara;

o.      menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

p.      menyajikan informasi keuangan negara;

q.      menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;

r.        menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;

s.       menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

 

Konektivitas

–       Tentang pemberian kuasa bendahara umum negara, diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke satu tentang sifat pemberian kuasa dan bagian ke tiga tentang kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa.

–       Tentang melakukan pinjaman maupun memberikan pinjaman diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

 

Pasal 8

1.       Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

2.       Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

3.       Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c.

4.       Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran.

5.       Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

 

Konektivitas

–       Tentang pemberian kuasa bendahara umum negara, diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke satu tentang sifat pemberian kuasa dan bagian ke tiga tentang kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa.

–       Tentang menjalankan tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (penerima kuasa), diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban si kuasa.

–       Tentang melakukan pinjaman maupun memberikan pinjaman diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

 

Pasal 9

1.       Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.

2.       Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

a.       menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b.      mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c.       melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d.      memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

e.      melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f.        memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g.       mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

h.      menyimpan uang daerah;

i.         melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

j.        melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

k.       menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

l.         melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

m.    melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

n.      melakukan penagihan piutang daerah;

o.      melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

p.      menyajikan informasi keuangan daerah;

q.      melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

 

Konektivitas

–       Tentang pemberian kuasa bendahara umum daerah, diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke satu tentang sifat pemberian kuasa dan bagian ke tiga tentang kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa.

–       Tentang melakukan pinjaman maupun memberikan pinjaman diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

 

Pasal 10

1.       Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

2.       Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

3.       Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.

4.       Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

5.       Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

 

Konektivitas

–       Tentang pemberian kuasa bendahara umum daerah, diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke satu tentang sifat pemberian kuasa dan bagian ke tiga tentang kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa.

–       Tentang menjalankan tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (penerima kuasa), diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban si kuasa.

–       Tentang melakukan pinjaman maupun memberikan pinjaman diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

–       Tentang pelaksanaan penagihan piutang diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVII tentang penanggungan utang.

 

Pasal 17

1.       Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

2.       Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

 

Konektivitas

–       Tentang melakukan ikatan/perjanjian diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak/perjanjian.

 

Pasal 18

1.       Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

2.       Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

a.       menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b.      meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

c.       meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d.      membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

e.      Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

3.       Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

 

Konektivitas

–       Latar belakang pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran ada dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVI tentang kewajiban si kuasa bahwa tugas yang dikuasakan harus dipertanggungjawabkan.

 

Pasal 19

1.       Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

2.       Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara /Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk :

a.       meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b.      menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.       menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d.       memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;

e.       menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

 

Konektivitas

–       Latar belakang pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara Umum Negara ada dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVI tentang kewajiban si kuasa bahwa tugas yang dikuasakan harus dipertanggungjawabkan.

 

Pasal 20

1.       Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

2.       Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :

a.       meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;

b.      menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.       menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d.      memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;

e.      menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

 

Konektivitas

–       Latar belakang pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah yang tugasnya dikuasakan oleh Kepala Daerah, ada dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVI tentang kewajiban si kuasa bahwa tugas yang dikuasakan harus dipertanggungjawabkan.

 

Pasal 21

1.       Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

2.       Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

3.       Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

a.       Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b.      Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.       Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

4.       Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

5.       Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

6.       Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

 

Konektivitas

–       Latar belakang pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran yang tugasnya dikuasakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, ada dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVI tentang kewajiban si kuasa bahwa tugas yang dikuasakan harus dipertanggungjawabkan dan sebagainya.

 

Pasal 26

1.       Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementerian negara/lembaga.

2.       Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu kontrak kerja.

3.       Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

 

Konektivitas

–       Penunjukan badan lain dengan kontrak kerja diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak/perjanjian.

 

Pasal 31

1.       Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

2.       Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga.

3.       Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Konektivitas

–       Menteri/pimpinan lembaga mendapat kuasa sebagai pengguna anggaran Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, dan aturan yang dikenakan pada pengguna anggaran dalam menunjuk orang untuk menggantikan melaksanakan tugasnya diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab XVI Bagian ke dua pasal 1803. Disamping itu juga harus diperhatikan pada Bagian ke tiga tentang kewajiban si pemberi kuasa.

 

Pasal 32

1.       Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.

2.       Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.

 

Konektivitas

–       Dalam mengangkat Bendahara, diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab XVI Bagian ke satu tentang sifat pemberian kuasa dan Bagian ke tiga tentang kewajiban si pemberi kuasa.

 

Pasal 33

1.       Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.

2.       Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.

3.       Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

 

Konektivitas

–       Tentang memberi/menerima pinjaman diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

–       Tentang memberi/menerima hibah diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab X tentang Hibah.

 

Pasal 34

1.       Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.

2.       Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Konektivitas

–       Cara penyelesaian piutang negara diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVII tentang penanggungan utang.

 

Pasal 36

1.       Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

2.       piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh:

a.       Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b.      Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c.       Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3.       Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:

a.       Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b.      Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4.       Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang.

 

Konektivitas

–       Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan yang dilakukan melalui perdamaian diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVIII tentang Perdamaian.

–       Cara penyelesaian piutang negara diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVII tentang penanggungan utang.

 

Pasal 37

1.       Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

2.       Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh:

a.       Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b.      Presiden untuk jumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c.       Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

3.       Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:

a.       Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b.      Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4.       Perubahana atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan undang-undang.

5.       Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

 

Konektivitas

–       Tentang penghapusan piutang diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab IV tentang Pembebasan Utang dan Bab XVII Bagian Ke Empat tentang hapusnya penanggungan utang.

 

Pasal 38

1.       Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan Undang-undang APBN.

2.       Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

3.       Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.

4.       Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

 

Konektivitas

–       Tentang memberi/menerima pinjaman diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

–       Tentang memberi/menerima hibah diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab X tentang Hibah.

 

Pasal 39

1.       Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

2.       Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

3.       Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

4.       Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 

Konektivitas

–       Tentang memberi/menerima pinjaman diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

–       Tentang memberi/menerima hibah diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab X tentang Hibah.

 

Pasal 40

1.       Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

2.       Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

3.       Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.

 

Konektivitas

–       Kedaluwarsaan dalam hukum perdata diatur dalam KUHPerdata Buku Empat Bab VII tentang Daluwarsa.

 

Pasal 45

1.       Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.

2.       Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

 

Konektivitas

–       Pemindahan BMN/D dengan cara dijual diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab V tentang Jual-Beli.

–       Pemindahan BMN/D dengan cara dipertukarkan diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab VI tentang Tukar-Menukar.

–       Pemindahan BMN/D dengan cara dihibahkan diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab X tentang Hibah.

 

Pasal 53

1.       Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.

2.       Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

3.       Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

4.       Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

 

Konektivitas

–       Latar belakang pertanggungjawaban tugas bendahara  ada dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVI tentang kewajiban si kuasa pada pasal 1802 bahwa tugas yang dikuasakan harus dipertanggungjawabkan.

 

Pasal 54

1.           Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

2.           Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

 

Konektivitas

–       Latar belakang pertanggungjawaban tugas Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran  ada dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVI tentang kewajiban si kuasa pada pasal 1802 bahwa tugas yang dikuasakan harus dipertanggungjawabkan.

 

Pasal 55

1.       Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

2.       Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.       Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masingmasing.

b.      Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c.       Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat;

d.      Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.

3.       Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

4.       Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

5.       Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.

 

Konektivitas

–       Latar belakang pertanggungjawaban tugas menteri keuangan dan menteri teknis  ada dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVI tentang kewajiban si kuasa pada pasal 1802 bahwa tugas yang dikuasakan harus dipertanggungjawabkan.

 

Pasal 56

1.       Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.       Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.       Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

b.      Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c.       Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

d.      Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

3.       Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden kepada gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

4.       Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

 

Konektivitas

–       Latar belakang pertanggungjawaban tugas SKPKD dan SKPD ada dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVI tentang kewajiban si kuasa pada pasal 1802 bahwa tugas yang dikuasakan harus dipertanggungjawabkan.

 

Pasal 59

1.       Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2.       Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

3.       Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

 

Konektivitas

–       Alasan pertanggungjawaban atas kelalaian yang disebabkan oleh Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain, ada dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVI tentang kewajiban si kuasa pada pasal 1801 bahwa si kuasa (pejabat) tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatan yang disengaja namun juga atas kelalaian-kelalaiannya.

 

Pasal 65

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

 

Konektivitas

–       Tentang kedaluwarsa tuntutan ganti rugi diatur dalam KUHPerdata Buku Empat Bab VII tentatang Daluwarsa.

 

Pasal 66

1.       Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

2.       Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

 

Konektivitas

–       Tentang pengalihan hutang ganti rugu diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XVII tentang penanggungan utang.

–       Tentang kedaluwarsa pengalihan tuntutan ganti rugi bersyarat diatur dalam KUHPerdata Buku Empat Bab VII tentatang Daluwarsa.

 

 

Pasal 69

1.       Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

2.       Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.

3.       Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.       Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

5.       Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

6.       Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

7.       Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Konektivitas

–       Tentang menerima hibah/sumbangan dari masyarakat diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab X tentang Hibah.

About Michael Simbolon

Mahasiswa DIII-Kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Inspirasi Bagi Sahabat-Sahabatku

"Memperkaya diri sendiri itu hal biasa, namun memperkaya bangsa ini dengan segenap jiwa dan talenta... itu baru luar biasa" by: Michael Angelo :)

"Ada orang yang dibenci karena sering mncari-cari kesalahan org,, tapi menjadikannya sahabat yang tak lagi mencela kita dan org lain, membuatq selangkah lebih dewasa... (Cela lah dirimu, karena tak ada kesempurnaan dari pada mu... dan kasihilah sesamamu karena merekahlah yang menyempurnakan dirimu...),, By:Michael Angelo.."

"Cerca dan cela adalah motivator hidup... dan kegagalan adalah alasan untuk berhasil... Keberhasilan tidaklah berhenti hanya dalam alam rencana,,, ia harus nyata diperjuangkan, oleh tekad cita-citamu... (By: Michael Angelo,, hehe:P)"

"Jangan melihat orang lain dari sudut pandangmu,, tapi lihat lah dari sudut pandang mereka,, sehingga pikiran mu tidak teracuni oleh keegoisan dan mulut ini tidak mencerca,,(mereka tidak akan berarti jika mereka sama denganku, sesungguhnya mereka berarti karena ada perbedaan diantara kami untuk saling melengkapi)"

"Bila kau merasa belum mendapatkan yang terbaik,
maka jadikanlah segala yang kau miliki jadi yang terbaik...
bagimu dan bagi orang lain...
"Sahabat Terbaik" menjadikan sahabat-sahabatnya menjadi yang terbaik^_^"
By: Michael Angelo

"Bila kau percaya padaku, tak perlu aq menjelaskan,,
dan bila kau tak percaya padaku, percuma aq menjelaskan,,
kepercayaan adalah tali persahabatan,, ketulusan adalah pemanisnya...:)"

Oktober 2010
S S R K J S M
« Sep   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d blogger menyukai ini: