//
you're reading...
Keuangan Negara

KONEKTIVITAS ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pasal 6

1.       Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

2.       Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

a.       dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

b.      dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

c.       diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d.      tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

 

Konektivitas (dengan KUHPerdata)

–       Tentang pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke satu tentang sifat pemberian kuasa yaitu ketentuan-ketentuan umum pemberian kuasa dan Bagian ke tiga tentang kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa.

 

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai

tugas sebagai berikut :

a.       menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

b.      menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;

c.       mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

d.      melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

e.      melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undangundang;

f.        melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

g.       menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;

h.      melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

 

Konektivitas

–       Tentang kewajiban penerima kuasa diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban-kewajiban si kuasa yaitu penerima kuasa.

 

Pasal 9

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :

a.       menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

b.      menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c.       melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

d.      melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;

e.      mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

f.        mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

g.       menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

h.      melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

 

 

Konektivitas

–       Tentang kewajiban penerima kuasa diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban-kewajiban si kuasa yaitu penerima kuasa.

–       Tentang pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dalam KUHPerdata buku Dua Bab XIX Bagian ke satu pasal 1137.

–       Tentang pengelolaan Utang dan Piutang diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

 

Pasal 10

1.       Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :

a.       dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;

b.      dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

2.       Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a.       menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

b.      menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c.       melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.      melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

e.      menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3.       Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.       menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

b.      menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c.       melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

d.      melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e.      mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

f.        mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

g.       menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

 

Konektivitas

–       Tentang kewajiban penerima kuasa diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban-kewajiban si kuasa yaitu penerima kuasa.

–       Tentang pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dalam KUHPerdata buku Dua Bab XIX Bagian ke satu pasal 1137.

–       Tentang pengelolaan Utang dan Piutang diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

 

Pasal 22

1.       Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.       Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

3.       Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

4.       Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

 

Konektivitas

–       Tentang memberi/menerima pinjaman diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

–       Tentang memberi/menerima hibah diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab X tentang Hibah.

 

Pasal 23

1.       Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

2.       Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruspinjam-kan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.

 

Konektivitas

–       Tentang memberi/menerima pinjaman diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

–       Tentang memberi/menerima hibah diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab X tentang Hibah.

 

Pasal 24

1.       Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.

2.       Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

3.       Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.

4.       Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah.

5.       Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

6.       Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

7.       Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

 

Konektivitas

–       Tentang memberi/menerima pinjaman diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab XIII tentang pinjam-meminjam.

–       Tentang memberi/menerima hibah diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab X tentang Hibah.

–       Tentang penjualan/privatisasi diatur dalam KUHPerdata Buku Tiga Bab V tentang Jual-Beli

 

 

 

Pasal 34

1.       Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2.       Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3.       Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

 

Konektivitas

–       Tentang kewajiban penerima kuasa (yang diberikan tugas dan tanggungjawab) diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban-kewajiban si kuasa yaitu penerima kuasa (tugas).

 

Pasal 35

1.       Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

2.       Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3.       Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

4.       Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

 

Konektivitas

–       Tentang pertanggungjawaban atas kelalaian pejabat diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban-kewajiban si kuasa pasal 1801.

–       Tentang laporan pertanggungjawaban diatur dalam KUHPerdata buku Tiga Bab XVI Bagian ke dua tentang kewajiban-kewajiban si kuasa pasal 1802.

 

Sumber :

– UU no 17 thn 2003

-KUHPerdata

About Michael Simbolon

Mahasiswa DIII-Kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Inspirasi Bagi Sahabat-Sahabatku

"Memperkaya diri sendiri itu hal biasa, namun memperkaya bangsa ini dengan segenap jiwa dan talenta... itu baru luar biasa" by: Michael Angelo :)

"Ada orang yang dibenci karena sering mncari-cari kesalahan org,, tapi menjadikannya sahabat yang tak lagi mencela kita dan org lain, membuatq selangkah lebih dewasa... (Cela lah dirimu, karena tak ada kesempurnaan dari pada mu... dan kasihilah sesamamu karena merekahlah yang menyempurnakan dirimu...),, By:Michael Angelo.."

"Cerca dan cela adalah motivator hidup... dan kegagalan adalah alasan untuk berhasil... Keberhasilan tidaklah berhenti hanya dalam alam rencana,,, ia harus nyata diperjuangkan, oleh tekad cita-citamu... (By: Michael Angelo,, hehe:P)"

"Jangan melihat orang lain dari sudut pandangmu,, tapi lihat lah dari sudut pandang mereka,, sehingga pikiran mu tidak teracuni oleh keegoisan dan mulut ini tidak mencerca,,(mereka tidak akan berarti jika mereka sama denganku, sesungguhnya mereka berarti karena ada perbedaan diantara kami untuk saling melengkapi)"

"Bila kau merasa belum mendapatkan yang terbaik,
maka jadikanlah segala yang kau miliki jadi yang terbaik...
bagimu dan bagi orang lain...
"Sahabat Terbaik" menjadikan sahabat-sahabatnya menjadi yang terbaik^_^"
By: Michael Angelo

"Bila kau percaya padaku, tak perlu aq menjelaskan,,
dan bila kau tak percaya padaku, percuma aq menjelaskan,,
kepercayaan adalah tali persahabatan,, ketulusan adalah pemanisnya...:)"

Oktober 2010
S S R K J S M
« Sep   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d blogger menyukai ini: