//
you're reading...
Keuangan Negara

PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

A.     Latar Belakang

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal Negara pada BUMN, Perseroan Terbatas/Badan Hukum lainnya, berikut segala perubahannya, maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah dialokasikan atau dilaksanakan, harus dicatat (ditatausahakan) dalam suatu sistem akuntansi keuangan, agar dokumentasi atas penatausahaaan PMN tersebut dapat dijadikan sebagai informasi dan data yang andal, sebagai sumber referensi atau acuan dalam menghadapi pelbagai masalah kedepannya.

 

B.      Pentingnya Penatausahaan PMN

Penatausahaan PMN merupakan suatu proses pencataan/pembukuan, pelaporan, dan invetarisasi PMN yang dialokasikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pada Investasi Pemerintah lainnya, yang dicatat dalam suatu dokumen legal.

Fungsi penatausahaan PMN merupakan fungsi yang tidak dilimpahkan pada Kementerian Negara BUMN. Tugas dan Fungsi penatausahaan PMN ada pada Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), mengingat modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan negara yang dikenal sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, maka memang sangat relevan bila penatausahaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku menteri yang mempunyai kewenangan melakukan penatausahaan kekayaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (didasarkan pada UU 17 tahun 2003, UU 1 tahun 2004, UU 19 tahun 2003, dan tertuang dalam PP 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Jawatan)

Dalam melaksanakan tugas penatausahaan PMN, Kementerian Keuangan menghadapi kendala yang antara lain :

  1. Belum lengkapnya ketentuan teknis yang mengatur tata cara penatausahaan PMN
  2. Terbatasnya data dan dokumen hukum PMN sesuai ketentuan yang berlaku
  3. Terbatasnya SDM yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut

 

C.      Metode Penatausahaan

Metode pencatatan PMN pada BUMN dilakukan sesuai standar Akuntansi Pemerintah No.06, yaitu dengan menggunakan metode cost method, equity method, dan net realizable value.

Cost Method merupakan metode pencatatan dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan (semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investasi tersebut dan nilai investasi tidak berubah oleh laba/rugi atas investasi tersebut)

Equity Method mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah/dikurangi sebesar bagian laba/rugi pemerintah setelah tanggal perolehan (investasi diakumulasikan dengan laba/rugi atas investasi tersebut).

Net Realizable Value Method merupakan metode pencatatan dimana invesasi dihitung berdasarkan nilai yang bisa direalisasikan jika PMN dijual/dilepas (nilai wajar/harga pasar).

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

  1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan cost method
  2. Kepemilikan lebih dari 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas
  3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
  4. Kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan

Disamping itu dalam menentukan metode penilaian investasi, ada faktor tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investasi, pengendalian ini dapat berbentuk :

  1. Kemampuan mempengaruhi dewan komisaris
  2. Kemampuan menunjuk atau menggantikan direksi
  3. Kemampuan untuk menetapkan atau mengganti dewan direksi perusahaan

 

D.     Pihak-Pihak Terkait dengan Penatausahaan PMN

Institusi-institusi yang terkait dengan penatausahaan PMN pada BUMN maupun investasi pemerintah lainnya, dengan wewenang atau tanggung jawab masing-masing meliputi :

  1. Kementerian Keuangan
  2. Kementerian Negara BUMN
  3. BUMN/ PT Lainnya/ Badan Hukum Lainnya

Kementerian Keuangan (berdasarkan UU 17 tahun 2003, UU 1 tahun 2004, dan PP 41 tahun 2003) memiliki kewenangan atas penatausahaan dan pengusulan PMN pada BUMN. Dan tidak saja hanya BUMN, maka Menteri Keuangan mengatur pedoman lebih lanjut mengenai penatausahaan dan pengusulan PMN pada BUMN dan perseroan terbatas.

Kementerian Negara BUMN (sebagai wakil pemerintah selaku RUPS pada Persero dan pemegang saham pada perseroan terbatas, serta pemilik modal pada Perum) bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan dokumen PMN yang tidak memerlukan PP, berupa keputusan RUPS dan penerbitan semua keputusan terkait dengan PMN, serta konfirmasi dan klarifikasi atas PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas yang ada pada kewenangannya.

BUMN/ PT Lainnya/ Badan Hukum Lainnya (sebagai penerima Penyertaan Modal dari Pemerintah) berwenang untuk mengelola dan mengadministrasikan PMN yang diterimanya, dan selanjutnya bertanggungjawab dalam menyampaikan pelaporan secara perodik kepada Menteri Keuangan.

E.      Mekanisme Penatausahaan Penyertaan Modal Negara

Sampai saat ini ketentuan teknis yang mengatur tata cara penatausahaan penyertaan modal Negara belum ada.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN disebutkan pada pasal 4 ayat (6) bahwa Tata cara Penyertaan Modal Negara dan penatausahaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut belum diterbitkan.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan teknis merupakan hal yang mutlak dan harus ada sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penatausahaan PMN. Di samping itu, ketentuan teknis juga menjadi alat ukur tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas. Berdasarkan ketentuan teknis dapat diperoleh informasi-informasi yang diperlukan, sumber informasi, dan hasil yang harus tertuang dalam bentuk laporan/kertas kerja.

Dalam menyusun ketentuan teknis atau mekanisme penatausahaan PMN diperlukan acuan yang mendasari atau melatarbelakangi ketentuan tersebut seperti suatu peraturan/UU dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 4 ditekankan bahwa :

  1. PMN dalam rangka pendirian dan penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya (ayat 2)
  2. Setiap perubahan PMN, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (ayat 4)
  3. Bagi penambahan PMN yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya cukup dengan Keputusan RUPS/Menteri dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan (ayat 5)
  4. Tata cara PMN dan penatausahannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (ayat 6)

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan rekonsiliasi atas dokumen-dokumen hukum PMN dan laporan keuangan BUMN atau investasi pemerintah lainnya sering ditemukan permasalahan, yaitu :

  1. Tidak lengkapnya dokumen hukum PMN, walaupun telah dilakukan inventarisasi dokumen pada setiap BUMN atau investasi pemerintah lainnya
  2. Terdapatnya dokumen hukum, tetapi dokumen hukum tersebut mengamanatkan ketentuan yang ada dibawahnya untuk mengatur lebih lanjut mengenai besarnya PMN tersebut

Dari sisi pembukuan pada BUMN yang bersangkutan, dapat dilihat juga pada yang laporan keuangannya ditemukan permasalahan. Pada beberapa BUMN nilai modal pemerintah tidak didukung dengan dokumen hukum sesuai ketentuan. Pada sebagian besar dokumen hukum yang telah terbit lebih bersifat formalitas.

Ketentuan dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka penyusunan sistem penatausahaan PMN. Dalam hal ini yang paling penting adalah adanya sistem penatausahaan PMN dengan menitikberatkan dari sudut pandang tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara.

F.       Kesimpulan dan Saran

Dengan didasari pelbagai kendala dalam penatausahaan  Penyertaan Modal Negara, dan belum adanya peraturan atau ketentuan teknis terkait. Maka saat ini mutlak dibutuhkan suatu sistem penatausahaan hingga ketentuan teknis penatausahaan sebagai dasar dalam pelaksanaan, yang dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi.

Sistem penatausahaan PMN pada BUMN/ PT Lainnya/ Badan Hukum lainnya, dimaksud perlu dituangkan dan ditetapkan dalam suatu perangkat hukum yang bersifat mengikat, seperti Peraturan Pemerintah. Dalam ketentuan teknis dimaksud perlu diatur mekanisme kerja penatausahaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Juga perlu ditetapkan unit teknis sebagai pusat pengolahan data. Kemudian diatur mekanisme kerja antara unit pengolah data dimaksud dengan unit teknis yang menangani kebijakan atas tertib administrasi kekayaan negara.

Suatu ketentuan teknis yang baik harus dapat memberikan bentuk laporan pelaksanaan tugas. Bentuk laporan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan kinerja atas pelaksanaan tugas tersebut dapat diukur. Periode pelaporan harus diatur sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penyusunan Sistem penatausahaan penyertaan modal negara dimaksud perlu melibatkan pihak-pihak sumber data dan pengguna data.

Demikian diharapkan penatausahaan Peneyertaan Modal Negara dapat berjalan dengan lebih baik dan dokumentasi atas proses tersebut dapat digunakan sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait, khususnya Menteri Keuangan sebagai acuan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan yang mungkin akan terjadi terkait Penyertaan Modal Negara yang menjadi tanggungjawabnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber referensi:

–          Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

–          Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

–          Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

–          Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

–          http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/003.htm

–          Suwito, Langgeng. 2011. Penatausahaan Penyertaan Modal Negara.

About Michael Simbolon

Mahasiswa DIII-Kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Diskusi

3 thoughts on “PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

  1. wah,,, maichel, bagus.. simbah suka.. hehe

    Posted by Muhammad Rif'an | 1 Mei 2011, 22:28
  2. NUMPANG INFO YA BOS… bila tidak berkenan silakan dihapus:-)

    LOWONGAN KERJA GAJI RP 3 JUTA HINGGA 15 JUTA PER MINGGU

    1. Perusahaan ODAP (Online Based Data Assignment Program)
    2. Membutuhkan 200 Karyawan Untuk Semua Golongan Individu yang memilki koneksi internet. Dapat dikerjakan dirumah, disekolah, atau dikantor
    3. Dengan penawaran GAJI POKOK 2 JUTA/Bulan Dan Potensi penghasilan hingga Rp3 Juta sampai Rp15 Juta/Minggu.
    4. Jenis Pekerjaan ENTRY DATA(memasukkan data) per data Rp10rb rupiah, bila anda sanggup mengentry hingga 50 data perhari berarti nilai GAJI anda Rp10rbx50=Rp500rb/HARI, bila dalam 1bulan=Rp500rbx30hari=Rp15Juta/bulan
    5. Kami berikan langsung 200ribu didepan untuk menambah semangat kerja anda
    6. Kirim nama lengkap anda & alamat Email anda MELALUI WEBSITE Kami, info dan petunjuk kerja selengkapnya kami kirim via Email >> http://satriyabisniss.wordpress.com/

    Posted by satriyabisniss | 2 Mei 2011, 10:08

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Inspirasi Bagi Sahabat-Sahabatku

"Memperkaya diri sendiri itu hal biasa, namun memperkaya bangsa ini dengan segenap jiwa dan talenta... itu baru luar biasa" by: Michael Angelo :)

"Ada orang yang dibenci karena sering mncari-cari kesalahan org,, tapi menjadikannya sahabat yang tak lagi mencela kita dan org lain, membuatq selangkah lebih dewasa... (Cela lah dirimu, karena tak ada kesempurnaan dari pada mu... dan kasihilah sesamamu karena merekahlah yang menyempurnakan dirimu...),, By:Michael Angelo.."

"Cerca dan cela adalah motivator hidup... dan kegagalan adalah alasan untuk berhasil... Keberhasilan tidaklah berhenti hanya dalam alam rencana,,, ia harus nyata diperjuangkan, oleh tekad cita-citamu... (By: Michael Angelo,, hehe:P)"

"Jangan melihat orang lain dari sudut pandangmu,, tapi lihat lah dari sudut pandang mereka,, sehingga pikiran mu tidak teracuni oleh keegoisan dan mulut ini tidak mencerca,,(mereka tidak akan berarti jika mereka sama denganku, sesungguhnya mereka berarti karena ada perbedaan diantara kami untuk saling melengkapi)"

"Bila kau merasa belum mendapatkan yang terbaik,
maka jadikanlah segala yang kau miliki jadi yang terbaik...
bagimu dan bagi orang lain...
"Sahabat Terbaik" menjadikan sahabat-sahabatnya menjadi yang terbaik^_^"
By: Michael Angelo

"Bila kau percaya padaku, tak perlu aq menjelaskan,,
dan bila kau tak percaya padaku, percuma aq menjelaskan,,
kepercayaan adalah tali persahabatan,, ketulusan adalah pemanisnya...:)"

April 2011
S S R K J S M
« Feb   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d blogger menyukai ini: